SENSOR FILM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Mawaria Wira Miharti, 030215464 (2006) SENSOR FILM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-mihartimaw-2300-kkbkk-2-k.pdf

Download (323kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-mihartimaw-2300-fh1830-s.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Film adalah Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta berdasar Pasal 12 Ayat 1 Huruf k UU No. 19/2002 yang memberikan hak eksklusif bagi Pencipta film. Lembaga Sensor Film adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan penyensoran film dan reklame film. Secara garis besar, peran LSF dalam penyensoran film adalah meluluskan sepenuhnya atau menolak suatu film untuk diedarkan, memotong bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film serta menetapkan penggolongan usia penonton film. b. Perlindungan hukum preventif bagi pencipta dan pemegang hak cipta film adalah perlindungan yang diberikan oleh Pasal 24 Ayat 2 UU No. 19/2002 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perubahan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Jadi apabila dikaitkan dengan peran LSF dalam melakukan pengguntingan adegan film, maka hal ini merupakan pelanggaran Pasal 24 UU No. 19/2002. Perlindungan hukum represif bagi pencipta film ada 2 yaitu terhadap film yang ditolak oleh lembaga Sensor Film maka Pencipta dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Sedangkan untuk film yang dibatalkan Surat atau Tanda Lulus Sensornya maka Pencipta film dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan gugatan terhadap Pemerintah selaku pihak yang melakukan penarikan film melalui peradilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 31 UU No. 8/1992.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 183/06 Mih s
Uncontrolled Keywords: INTELLECTUAL PROPERTY
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN451-477.7 Intellectual life Including communication, recreation, philosophy, religion, knowledge, etc.
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1401-1578 Intellectual property
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Mawaria Wira Miharti, 030215464UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHj Rahmi Jened, Dr. , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 27 Sep 2006 12:00
Last Modified: 15 Jul 2016 09:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13000
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item