Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional : Studi Kasus PERUM PERURI Melawan PT Pura Barutama

Andris Wahyu Sinedyo, 030215515 (2006) Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional : Studi Kasus PERUM PERURI Melawan PT Pura Barutama. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360-fh2440-t.pdf

Download (306kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360-fh24406.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1) Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat menimbulkan penafsiran ganda, tetapi pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila dalam putusan arbitrase mengandung unsur-unsur bahwa surat atau dokumen yang dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan permohonan harus sudah dibuktikan secara pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri. 2) Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus PERUM PERURI melawan PT PURA BARUTAMA tidak sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dalam kasus ini PT PURA BARUTAMA menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membatalkan putusan BANI dengan menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung dalam kasus 60 ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Berkaitan dengan ini saya setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bersifat limitatif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.244/06 Sin p
Uncontrolled Keywords: ARBITRATION (ADMINISTRATION LAW)
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7690 Arbitration and award
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Andris Wahyu Sinedyo, 030215515UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBasuki Rekso Wibowo, Prof. Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 03 Oct 2006 12:00
Last Modified: 12 Jun 2017 19:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13008
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item