TARIF PPN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENKEU NO. 527 / KMK.03 / 2003 DITINJAU DARI UU PPN NO. 18 / 2000 JO. PP NO. 144 / 2000

Aprilia Ekasari, 030215415 (2006) TARIF PPN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENKEU NO. 527 / KMK.03 / 2003 DITINJAU DARI UU PPN NO. 18 / 2000 JO. PP NO. 144 / 2000. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-ekasariapr-2720-fh3480-t.pdf

Download (278kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-ekasariapr-2720-fh34806.pdf
Restricted to Registered users only

Download (941kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a). Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527 / KMK.03 / 2003 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PPN menuai masalah saat mengacu pada ketentuan pasal 3 yang secara hierarki hukum bertentangan den gan peraturan perundang — undangan yang berada di atasnya, yakni dengan pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 jis pasal 5 huruf i dan pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000 yang dengan jelas dan tegas mengatur mengenai Jenis Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PPN, dalam hal ini berlaku asas hukum Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. b). Dalam menyikapi pennasalahan ini, pemerintah kemudian meneruskan dialog dengan Organda dengan melakukan penyesuaian dan tetap mengacu kepada UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 jo PP Nomor 144 Tahun 2000 yang menjadi pelaksana dari UU PPN tersebut untuk dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi dan perencanaan agar masalah gangguan di pelabuhan tidak meluas, serta Departemen Perhubungan sebagai departemen pembina akan terus melakukan pembinaan erat dengan Organda, sehingga tidak terjadi lagi dispute mengenai angkutan yang terkena dan yang tidak terkena PPN. Pada akhirnya pemerintah merevisi Keputusan Menteri keuangan Nomor 527 / KMK.03 / 2003 dengan menerbitkan dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 / PMK.03 / 2006. Dalam Peraturan Menkeu tersebut, ketentuan dari pasal 3 pun dihapuskan dan untuk memperjelas serta mempertegas Peraturan Menkeu tersebut maka diterbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 05 / PJ.53 / 2006.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.348/06 Eka t
Uncontrolled Keywords: TAXATION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Aprilia Ekasari, 030215415UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 19 Oct 2006 12:00
Last Modified: 12 Jun 2017 20:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13028
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item