TANGGUNG GUGAT PENJUAL PARSEL ATAS PENJUALAN SUATU PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN

RATRI AMELIA WARDIANINTYAS, 030111196 U (2006) TANGGUNG GUGAT PENJUAL PARSEL ATAS PENJUALAN SUATU PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-wardianint-2724-fh3520-t.pdf

Download (289kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-wardianint-2724-fh35206.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Penjual parsel dalam melakukan kegiatan usahannya telah merugikan konsumen dengan tidak menjaga kualitas isi parsel tersebut, sesuai dengan ketentuan UUPK yang mengatur tentang apa yang dilarang bagi penjual parsel. Termasuk untuk tidak mengisi parsel dengan produk yang kadaluarsa. Maka dari itu penjual parsel harus bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Penjual parsel dapat bertanggung gugat berdasarkan wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian. Sedangkan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, jika penjual parsel melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan undang-undang, norma kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dalam masyarakat. Adapun dalam hal pembuktian bersalah atau tidaknya penjual parsel atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka hams dilakukan pembuktian terbalik yang mana pihak penjual parsel harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. b. Dalam hal konsumen menderita kerugian, maka konsumen dapat melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan untuk menuntut ganti kerugian. Upaya hukum tersebut berupa gugatan kepada penjual parsel. Pengajuan gugatan menurut Pasal 46 UUPK, gugatan dapat dilakukan secara berkelompok dengan kepentingan dan kerugian yang sama. Gugatan tersebut cukup diwakili 1 (satu) orang yang merupakan perwakilan dari sekelompok konsumen. Adapun bentuk penyelesaian sengketa konsumen dengan penjual parsel, dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya upaya damai antara kedua belah pihak. Sedangkan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa yaitu BPSK atau pihak ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen (YLKI)

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.352/06 War t
Uncontrolled Keywords: CONSUMER PROTECTION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RATRI AMELIA WARDIANINTYAS, 030111196 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 19 Oct 2006 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 15:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13032
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item