TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN JASA PENILAI

WAHYU SETIA DEWI, 030111280 U (2007) TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN JASA PENILAI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-dewiwahyus-4184-fh9907-t.pdf

Download (301kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-dewiwahyus-4184-fh9907.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Perolehan izin usaha jasa penilai diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Pada kedua aturan tersebut terdapat perbedaan, jika pada Keputusan Menteri Keuangan mengatur bahwa ada tiga bentuk badan usaha perusahaan usaha jasa penilai, yaitu usaha sendiri, usaha kerja sama, dan perseroan terbatas, sedangkan pada Keputusan Menteri Perdagangan hanya mengatur bahwa bentuk badan usaha jasa penilai hanya perseroan terbatas. Hubungan hukum antara para penilai dengan pengguna penilai adalah perjanjian jual beli jasa. Setiap penilai wajib memiliki nomor identitas yang diperoleh melalui pendidikan khusus penilai yang nantinya nomor identitas tersebut menjadikan tanggung jawab yang besar pada pemiliknya (penilai) walaupun penilai tersebut sudah tidak bekerja lagi dan bahkan penilai meninggal dunia. Untuk melakukan proses penilaian seorang penilai harus melalui beberapa tahap yang didasarkan pada Kode Etik dan Standar Penilaian Indonesia. 2. Apabila melakukan tindakan malpraktik seperti penyembunyian, pembajakan data atau informasi dari sumber lain, kesilapan dan kelalaian penilaian maka para penilai harus bertanggung jawab terhadap integritaas pribadi, langganan, masyarakat dan sesama penilai. Pihak yang dirugikan dapat bertanggung gugat terhadap penilai maupun perusahaan penilai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 99/07 Dew t
Uncontrolled Keywords: CONSUMER PROTECTION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
WAHYU SETIA DEWI, 030111280 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 05 Apr 2007 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 02:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13061
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item