KEPESERTAAN PEKERJA PKWT (PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU) DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

ARYO PRIAMBODO, 030211348 U (2007) KEPESERTAAN PEKERJA PKWT (PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU) DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-priambodoa-5287-fh1870-t.pdf

Download (336kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-priambodoa-5287-fh18707.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja waktu tertentu diwajibkan untuk memberi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002, hal ini membawa dampak positif bagi kondisi lingkungan kerja di perusahaan. Yakni dapat menciptakan ketenangan kerja, meningkatkan kinerja serta produktivitas kerja di perusahaan. Syarat kepesertaan Jamsostek yaitu bagi seluruh tenaga kerja yang telah menandatangani perjanjian kerja minimal tiga (3) bulan. Program Jamsostek yang diikuti adalah program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu untuk mendapatkan hak-hak mereka terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365BW sebagai perbuatan melanggar hukum. Dan melalui Pengadilan hubungan industrial yang bisa diajukan oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di fungsikan untuk penegakan hukum secara optimal dengan memberikan sanksi yuridis dan sanksi administratif terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan pemberian Jamsostek.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.187/07 Pri k
Uncontrolled Keywords: SECURITY (LAW); MANPOWER; SOCIAL SERVICE
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ARYO PRIAMBODO, 030211348 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLanny Ramli, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 26 Sep 2007 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 04:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13084
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item