PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PN No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST ATAS NAMA DL. SITORUS)

YOGI PANDU WIRAWAN, 030315791 (2007) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PN No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST ATAS NAMA DL. SITORUS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-wirawanyog-5306-fh2000-t.pdf

Download (334kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-wirawanyog-5306-fh20007.pdf
Restricted to Registered users only

Download (884kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Dari berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan praktik illegal logging diantaranya KUHP, Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tepat diterapkan adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kehutanan, hal ini dikarenakan bahwa perbuatan penebangan, pengangkutan kayu dan pembakaran lahan adalah berasal dari hutan yang menjadi wewenang atau yurisdiksi dari lembaga kehutanan. b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging menurut ketentuan yang berkaitan dengan praktik illegal logging memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada sistem penerapan sanksi pidananya yaitu kumulatif/alternatif. PT Torganda telah melakukan dua tindak pidana dan harus dapat mempertanggungjawabkan, maka dari itu terhadap PT Torganda dapat dikenakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f jo Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sehingga Hakim tidak tepat apabila hanya menjerat PT. Torganda dengan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1985 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Kehutanan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.200/07 Wir p
Uncontrolled Keywords: LOGGING � LAW AND LEGISLATION; FORESTRY � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YOGI PANDU WIRAWAN, 030315791UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 27 Sep 2007 12:00
Last Modified: 13 Jun 2017 16:52
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13100
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item