BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH MELALUI LELANG

HUGO ADITIO HERLAMBANG, 030315716 (2008) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH MELALUI LELANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-herlambang-5708-fh2150-t.pdf

Download (358kB)
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-herlambang-5708-fh21507.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

(1) Walaupun terdapat perbedaan dalam hal dasar pengenaan BPHTB antara tanah dan bangunan yang diperoleh melalui lelang dengan cara perolehan yang lain jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, prosedur pemenuhan atau pembayarannya tetap sama. Tidak ada prosedur khusus dalam pemenuhan BPHTB terutang yang cara perolehannya melalui penunjukan pembeli dalam lelang. Perbedaan yang ada terkait dengan pejabat yang berwenang atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan cara perolehannya. (2) Dalam pemberlakuan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh melalui lelang, terdapat beberapa kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Pertama, yaitu digunakannya NPOP sebagai dasar perhitungan bila harga transaksi lelang di bawah. NJOP. Ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk tanah dan bangunan yang diperoleh melalui lelang. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa aturannya berbeda dengan tanah dan bangunan yang cara perolehannya bukan melalui lelang. Sebab, aturan tersebut memberikan celah kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk mengatur harga transaksi lelang. Kedua, terkait dengan kewenangan Balai Lelang dalam menilai harga barang yang akan dilelang. Pada Pasal 12 ayat 1 huruf d Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.O7/2oo5 jelas disebutkan mengenai hal tersebut. Akan tetapi kegiatan tersebut tereliminasi oleh ketentuan dalam Pasal 22 ayat 2 peraturan tersebut yang mengatur bahwa nilai limit ditentukan oleh penjual/pemilik barang secara tertulis. Dikhawatirkan hal ini akan dimanfaatkan oleh para pihak yang beritikad tidak baik untuk mengatur agar nilai limit jauh lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal tersebut mungkin saja dilakukan oleh mereka dengan maksud untuk menghindari kewajiban perpajakannya, karena dengan makin besarnya harga transaksi yang tercapai pada suatu lelang maka makin besar pula BPHTB yang harus dibayarkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.215/07 Her b
Uncontrolled Keywords: LAND REFORM � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
HUGO ADITIO HERLAMBANG, 030315716UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorRr. HERINI SITI AISYAH, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 03 Jan 2008 12:00
Last Modified: 13 Jun 2017 17:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13109
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item