PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

ABRAHAM SYLVESTER JURISTIA KADI AIRLANGGA HARRYANDI, 030315591 (2007) PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-harryandia-5709-fh2160-t.pdf

Download (357kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-harryandia-5709-fh21607.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Persetujuan penghindaran pajak berganda merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda (antar dua negara), yang membagi hak pemajakan atas subjek dan objek pajak luar negeri. Untuk penghindaran pajak berganda, negara-negara di dunia menggunakan model P3B sebagai acuan untuk pembuatan suatu persetujuan penghindaran pajak berganda. Model P3B tersebut adalah UN Model dan OECD Model. Ada dua metode penghindaran pajak berganda yang dirumuskan dalam ketentuan P3B UN Model dan OECD Model, yaitu Metode pembebasan pajak (Exemption Method) dan Metode pengkreditan pajak (Credit Method). Negara-negara di dunia lebih banyak menganut metode pengkreditan pajak, sebab metode tersebut dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode pembebasan pajak. 2. Mengenai kredit pajak, di Indonesia sudah ada dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaannya, hanya saja diharapkan agar dalam praktiknya dapat dijalankan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dalam hal terjadi sengketa perpajakan, berdasarkan ketentuan dalam P3B, dapat ditempuh upaya penyelesaian melalui MAP (Mutual Agreement Procedure). Yaitu dengan perundingan antar pejabat yang berwenang dari kedua negara yang terikat P3B. Namun, masih terdapat kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa melalui MAP, di antaranya adalah apabila tidak dicapai titik temu di antara para pejabat berwenang yang melakukan perundingan, sehingga tentunya dapat amat merugikan wajib pajak. Tetapi, direncanakan akan dimasukan pasal baru dalam P3B OECD Model mengenai badan Arbitrasi Internasional. Diharapkan dengan Badan Arbitrasi Internasional, penyelesaian sengketa pajak dapat lebih dimaksimalkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.216/07 Har p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ABRAHAM SYLVESTER JURISTIA KADI AIRLANGGA HARRYANDI, 030315591UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRr. HERINI SITI AISYAH, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 03 Jan 2008 12:00
Last Modified: 13 Jun 2017 18:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13110
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item