TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

DIMAS ARGO PAMUNGKAS, 030315638 (2007) TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-pamungkasd-6690-fh2360-t.pdf

Download (334kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-pamungkasd-6690-fh23607.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Badan hukum dan/atau korporasi telah diakui sebagai subyek hukum dalam UUPLH. Hal ini dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 24. Dalam UUPLH pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup terdapat dalam Bab IX yang di jabarkan kedalam beberapa pasal-pasal yaitu : Pasal 41- Pasal 42 Jo Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14, dan Pasal 48. Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPLH dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu : perbuatan pencemaran lingkungan hidup, perbuatan perusakan lingkungan hidup dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tindak pidana lingkungan hidup yaitu pencemaran dan/atau pengerusakan yang dapat dilakukan oleh badan hukum dan/atau korporasi menurut UUPLH adalah segala perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Bab IX yang kemudian dijabarkan kedalam Pasal 41, 42, 43, 44. 2. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dalam hal ini badan hukum dan/atau korporasi terdapat pada Pasal 46, pada Pasal 46 tersebut disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) penuntutan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan pada mereka yang memberikan perintah (pimpinan dan/atau pengurus) untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup disamping korporasi itu sendiri, dan diperberat sepertiga sesuai dengan pengaturan pada Pasal 45. Disamping ancaman sanksi pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, terdapat sanksi tambahan bagi korporasi yang diatur pada Pasal 47 sebagai hukuman yang dirasa lebih cocok dikenakan pada korporasi selain ancaman pidana, dikarenakan korporasi bukanlah manusia yang dapat dipidana pada

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.236/07 Pam t
Uncontrolled Keywords: CRIMINAL LAW � POLLUTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD878-894 Special types of environment. Including soil pollution, air pollution, noise pollution
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DIMAS ARGO PAMUNGKAS, 030315638UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBAMBANG SUGENG ARIADI S, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 25 Apr 2008 12:00
Last Modified: 26 Jul 2016 02:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13124
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item