PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT PEMBASMI SERANGGA YANG MENGANDUNG DIKLORVOS

ANDRI TAUFANI, 030211420 U (2007) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT PEMBASMI SERANGGA YANG MENGANDUNG DIKLORVOS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
gdlhub-gdl-s1-2008-taufaniand-7134-fh2460-t.pdf

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-taufaniand-7266-fh24607.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pada bahan aktif diklorvos sebagai bahan tambahan obat anti nyamuk HIT telah melanggar hak-hak konsumen, antara lain adalah hak konsumen mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan produk barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Sehingga upaya perlindungan hukum represif bagi konsumen obat anti nyamuk di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang melindungi konsumen agar terhindar dari berbagai akibat buruk pemakaian obat anti nyamuk. Upaya ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan tentang pengamanan pestisida untuk pemakaian dalam rumah tangga. Sehingga hak-hak konsumen tidak dilanggar oleh PT Megasari Makmur selaku pelaku usaha. Perangkat itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen dalam penggunaan obat anti nyamuk. Berbagai sanksi administrasi atau pidana juga diatur oleh peraturan tersebut. Hal ini merupakan upaya mencegah itikad buruk pelaku usaha di bidang pestisida dalam rumah tangga dalam bentuk obat pembasmi serangga. Pelaku usaha yaitu PT Megasari Makmur bertanggung gugat atas kerugian konsumen. Dasar gugatan dapat diajukan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi sangat lemah karena mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihaknya sehingga hanya pihak yang terikat kontrak saja yang dapat saling menggugat. Dengan demikian, produsen bisa menolak bertanggung jawab dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak. Namun tidak begitu saja produsen itu dapat lolos dari tanggung jawab karena masih ada upaya hukum lain, yaitu dengan gugatan perbuatan melanggar hukum yang tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha. Sistem pembuktian yang digunakan dalam tanggung gugat pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu menggunakan sistem pembuktian terbalik. Konsekuensinya pelaku usaha tersebut yang membuktian ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.246/07 Tau p
Uncontrolled Keywords: PROTECTION � LAW AND LEGISLATION; CONSUMER PROTECTION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3566-3578 Public health
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANDRI TAUFANI, 030211420 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 09 Jun 2008 12:00
Last Modified: 26 Jul 2016 04:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13145
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item