JUAL BELI HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

YENY DWI PRIYANTINI, 030315569 (2007) JUAL BELI HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-priyantini-7135-fh2560-t.pdf

Download (353kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-priyantini-7267-fh25607.pdf
Restricted to Registered users only

Download (885kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bahwa tidak adanya pengertian yang baku tentang jual beli tanah menurut UUPA, karena secara garis besar sistem hukum tanah kita masih menggunakan asas Hukum Adat, yang dimaksud dengan jual beli tanah pada dasarnya adalah proses pengalihan hak dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru dengan diikuti pembayaran secara tunai. Tetapi untuk mencapai adanya tertib administrasi maka diperlukan adanya dokumen berupa akta otentik. Akta yang dimaksud disini adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi setiap proses peralihan hak atas tanah, dalam hal ini jual beli tanah maka harus adanya akta yang dibuat oleh PPAT. Untuk akta dibawah tangan yang selama ini masih sering dipakai oleh sebagian besar masyarakat kita tidak akan dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah sebagaimana tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah adanya kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, sehingga ada beberapa data yang akan mengalami perubahan baik itu data yuridis maupun data fisik. Perubahan data yuridis bisa diakibatkan oleh banyak hal salah satunya dengan Penetapan dari ketua Pengadilan, hal ini dimungkinkan karena dalam melaksanakan pendaftaran tanah ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT karena sesuatu hal. Pendaftaran tanah ini dimaksudkan untuk terselenggaranya tertib administrasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.256/07 Pri j
Uncontrolled Keywords: LAND USE � PLANNING; LAND REFORM � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YENY DWI PRIYANTINI, 030315569UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 09 Jun 2008 12:00
Last Modified: 13 Jun 2017 19:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13146
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item