STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, 030315825 (2007) TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA KONEKSITAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-samudrasti-7136-fh2570-t.pdf Download (364kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-samudrasti-7268-fh25707.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | Request a copy

Abstract

Penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari beberapa institusi, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas. Komisi Pemberantasan Korupsi pada proses penyelidikan bisa bekerja lama dengan institusi lain untuk mencari bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidikan terhadap pelaku koneksitas tindak pidana korupsi dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membentuk Tim Tetap Penyidikan yang terdiri dari Poki, Oditur Milner dan Polisi &fac . Hasil dari penyidikan akan diteruskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Oditur Militer pada Pengadilan Tindak Pidana Konipsi. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan hukum formil yang terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal perkara koneksitas yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, proses penegakan hukum dilakukan secara bersama-sama antara penegak hukum sipil dan militer.

Actions (login required)

View Item