PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA GILING DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

ROKKI AZISIA RACHMAN, 030415878 (2008) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA GILING DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanrok-8403-abstract-8.pdf

Download (362kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanrok-8122-fh23208.pdf
Restricted to Registered users only

Download (835kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/Pj.51/1998, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-23/ Pj.51/2000 tgl. 14 Agustus 2000 tanggal 14 Agustus 2000 hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemungutannya di PT.Perkebunan Nusantara XI (Persero). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling dengan penerbitan surat paksa mendorong timbulnya sengketa pajak yang akhirnya sampai diputuskan oleh pengadilan pajak dengan memenangkan para pemohon yaitu para wajib pajak, dalam hai ini Pabrik Gula Madubaru dan Pabrik Gula Prajekan PT.Perkebunan Nusantara XI (Persero). Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatas tidak dapat digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling terhadap pengolahan tebu rakyat pola kemitraan karena sifat, karakteristik dan kondisinya berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan adanya penyerahan jasa giling. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/Pj.51/1998, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.S1/1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-23/ Pj.51/2000 tanggal 14 Agustus 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling ternyata belum dirumuskan secara balk sehingga Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling belum dapat dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Terbukti bahwa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Tentang Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling yang rencana semula akan diterbitkan pads tahun 2004 ternyata sampai tahun 2008 ini belum juga dapat diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa Perumusan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatas belum dapat mendukung ditegakkannya Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksudkan sebagai produk reformasi perpajakan di Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.232/08 Rac p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ROKKI AZISIA RACHMAN, 030415878UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRr. HERINI SITI AISYAH, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 04 Dec 2008 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 17:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13221
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item