PEMEKARAN DAERAH DALAM RANG KA OTONOMI DAERAH

AGUNG SUSENO, 030415945 (2008) PEMEKARAN DAERAH DALAM RANG KA OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-susenoagun-8636-abstract-8.pdf

Download (323kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-susenoagun-8200-fh32908.pdf
Restricted to Registered users only

Download (945kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Banyak faktor untuk mempengaruhi timbulnya keinginan bagi daerah untuk memekarkan diri, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemekaran daerah yaitu; faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi, yaitu keinginan dari daerah untuk mengatur sumber daya alam daerahnya seutuhnya. selain itu pemekaran juga memberi tambahan sumberdaya fiscal. Faktor politik, yaitu dalam pengajuan usulan pemekaran daerah lebih dikarenakan oleh lobi-lobi politik hal tersebut nampak dari anggota DPR yang bagitu semangat mengusulkan usulan pemekaran daerah tentunya dengan biaya yang tidak sedikit, karena mereka membutuhkan banyak uang untuk kampanye, baik partai politik maupun kampanye mereka sendiri. Faktor sosial kebudayaan, yaitu bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih tinggal di daerah yang lebih memiliki kasamaan. Entah itu kesamaan bahasa, agama, karakter kota-desa, tingkat pendapatan, atau etnis. 2. Pemekaran yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilakukan apabila daerah telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya adalah harus terpenuhinya beberapa persyaratan; Persyaratan administrasi; Persyaratan teknis; dan Persyaratan kewilayahan Persyaratan-persyaratan tersebut digunakan untuk melakukan sebuah proses perhitungan penilaian terhadap calon daerah baru. Penilaian yang digunakan untuk merekomendasikan suatu daerah untuk dimekarkan berdasarkan total nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Calon daerah baru dengan berdasarkan pada kategori sangat mampu dan mampu, maka pemerintah akan melakukan pembentukan daerah baru dengan cara mengundangkan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagi calon daerah yang memiliki total nilai dibawah 340 pemerintah akan melakukan penolakan terhadap proses pemekaran daerah tarsebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.329/08 Sus p
Uncontrolled Keywords: LOCAL GOVERNMENT � LAW AND LEGISLATION; AUTONOMY
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
AGUNG SUSENO, 030415945UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, S.H., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 24 Dec 2008 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 19:28
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13225
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item