PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BENGKULU

SAUFAT KURNIAWAN, 030415952 (2008) PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BENGKULU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-kurniawans-8610-abstract-8.pdf

Download (335kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-kurniawans-8202-fh33008.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Kerjasama yang dilakukan oleh P.T. Multiyasa Aneka Dharma, C.V. Lisma, C.V Arma Putra, P.T. Taruna Bhakti Perkasa merupakan Kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan dalam tender yang dilakukan Para Terlapor dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang tujuannya adalah untuk memenangkan suatu tender tertentu. Modus dalam tender itu sendiri diantaranya adalah Bid Suppression atau tekanan terhadap penawaran yang didalamnya terdapat adanya paksaan oleh salah satu dari peserta tender kepada peserta tender lainnya. Complementary bidding atau penawaran yang saling melengkapi. Bid Rotation atau Penawaran yang diputar seperti Arisan Tender. Market Division atau adanya pembagian pasar dalam pola penawarannya. Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan atau Jasa di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 dalam beroperasinya termasuk jenis modus complementary bidding atau penawaran yang saling melengkapi karena dalam pengadaan tender tersebut para terlapor terbukti telah melakukan pinjam meminjam disket yang mengakibatkan adanya kemiripan dalam dokumen penawaran para terlapor sehingga dapat disimpulkan bahwa para terlapor melakukan tindakan bersekongkol yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender di wilayah Pemerintah Kota Bengkulu atau dalam hal ini di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu tahun 2006. b. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor dalam perspektif hukum persaingan termasuk dalam jenis gabungan persekongkolan tender. Berdasarkan pedoman KPPU mengenai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 gabungan dari persekongkolan horisontal dan vertikal, persekongkolan dilakukan antara panitia tender atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa. Pengadaan tender di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun 2006 termasuk dalam persekongkolan tender berjenis gabungan persekongkolan horisontal dan vertikal, yaitu antara panitia tender dengan para terlapor dan pelaku usaha dan antar pelaku usaha sendiri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.330/08 Kur p
Uncontrolled Keywords: TENDER OFFERS � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT165.5-169.9 City planning
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SAUFAT KURNIAWAN, 030415952UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSinar Ayu Wulandari, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 24 Dec 2008 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 19:28
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13227
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item