HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI MANTAN KETUA DPRD KABUPATEN KEDIRI ZAENAL MUSTHOFA

DWI IBNU LUQMAN AL HAKIM, 031011119 (2015) HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI MANTAN KETUA DPRD KABUPATEN KEDIRI ZAENAL MUSTHOFA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder2hakimdwiib.pdf
Restricted to Registered users only

Download (398kB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2015-hakimdwiib-34797&no=4

Download (1kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karenanya, keberadaan suatu aturan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum sangat penting dalam setiap sendi kehidupan di negara ini. Adapun tujuan dari adanya aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketenangan dalam menjalani hidup di negara ini. Salah satu aturan hukum yang berperan sangat vital untuk menjamin kepastian hukum adalah hukum acara pidana, sebagai penunjang dalam penegakan hukum pada ranah hukum pidana. Fungsi dari hukum acara pidana (biasanya disebut “Hukum Pidana Formil”) adalah untuk mencari kebenaran atau paling tidak yang paling mendekati dengan kebenaran yang sesungguhnya. Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan, maka untuk mengeksekusi putusan (yang telah berkekuatan hukum tetap) tersebut, Jaksa berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Masalah akan muncul manakala eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dieksekusi oleh Jaksa tetapi dikemudian hari terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjaun Kembali, yang ternyata putusan Peninjauan Kembali tersebut putusannya berbeda dengan putusan sebelumnya. Terlebih terkait dengan barang bukti yang telah dilelang berdasarkan putusan Kasasi, sementara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terpidana. Hukum acara pidana Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya ternyata belum mengatur tentang masalah seperti ini. Sehingga perlu dibuat suatu aturan hukum yang mengatur mekanisme eksekusi putusan Peninjauan Kembali serta pengembalian barang bukti yang telah dilelang agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan yang pada akhirnya merugikan terpidana (pemohon Peninjauan Kembali). Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Translation: Unitary State of The Republic of Indonesia is a country based on law, as set forth in article 1 paragraph 3 the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Therefore, the existence of a rule of law that guarantees the existence of legal certainly is very important in every joint life in the country. As for the purpose of any rule of law who can guarantee legal certainty is to create order and tranquility in living life in the country. One of the rule of law which plays a very vital to guarantee legal certainty is the law of criminal procedure, as a support in law enforcement in the realm of criminal law (usually called “Criminal Law Formal”) is to seek the truth or at least the most close to the real truth. The Indonesian criminal procedure law provided for in Act No. 8 of 1981 on the law of criminal procedure (KUHAP). After the verdict was read by the judge in the trial, and so to execute verdict (the magnitude of the law have been fixed) these, the Attorney is authorized to execute that verdict. However in practice there are various obstacles to execution of court rulings. The problem will appear when the execution of the verdict which has a magnitude of the law remain these have been executed by attorney but later convicted person submits extraordinary remedy through the reconsideration, that was verdict of the reconsideration in contrast to the previous verdict award. Moreover related to the evidence that have been tendered based on the decision of Cassation, while based on the judgment reconsideration such evidence to be returned to convict. The Indonesian criminal procedure law and it’s implementation regulations it has not yet been set up about a problem like this. So it need to be made a rule of law that regulate the execution of reconsideration and returns on the evidence that have been tendered so the problem does not arise in the future which in turn injurious a convicted person (an applicant reconsideration). Type of legal research used is type of normative legal research using a statute approach and conceptual approach.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 186/14 Hak h
Uncontrolled Keywords: CORRUPTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DWI IBNU LUQMAN AL HAKIM, 031011119UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof.Dr.,S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 07 Jan 2015 12:00
Last Modified: 28 Sep 2016 01:10
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13264
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item