PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

HANNA AYU PUSPITASARI, 031111020 (2015) PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1puspitasar.pdf
Restricted to Registered users only

Download (548kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-puspitasar-39464-7.-abstr-k.pdf

Download (93kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam pandangan hukum Islam dikenal adanya pemisahan harta bawaan dan harta bersama (syirkah) sekalipun tanpa adanya perjanjian perkawinan. Permasalahan mengenai harta merupakan masalah yang sering menimbulkan konflik karena ketidaktahuan dalam menentukan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang harta bawaan. Sebagian masyarakat telah menempuh langkah preventif untuk meminimalisir konflik tersebut dengan membuat suatu perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan mereka dilangsungkan. Namun dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dimungkinkan dibuat ketika pernikahan telah dilangsungkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama setempat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak baik yang diatur dalam ketentuan Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Perkawinan maupun terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan, mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami-isteri yang bersepakat membuatnya. Adanya perjanjian perkawinan menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yaitu: terjadinya pemisahan harta bersama atau penyatuan harta bawaan suamiisteri. Hakim demi keadilan dapat menerobos aturan perundang-undangan untuk menetapkan porsi pembagian harta bersama ketika perceraian terjadi. Aturan bahwa masing-masing suami isteri berhak ½ (seperdua) dari harta bersama ketika perceraian tidak serta merta berlaku apabila terbukti hanya pihak istri saja yang berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana hal itu seharusnya merupakan kewajiban suami. Translation: In view of Islamic Law, know separation of joint property (syirkah) and property that has been earned before marriage, even in the absence of prenuptial agreement. Issue regarding the property is a problem that often cause conflict due to ignorance in determining which is the join property and property that has been earned before marriage. Some people have taken “preventive steps” to minimize the conflict by making a prenuptial agreement at the time of or before the marriage between them. However, in practice, the prenuptial agreement was possibly made when there has been a marriage by first applying to the stipulation of the Local Religious Court. The rules regarding prenuptial agreement made by the parties in Burgerlijk Wetboek, Marriage Act, or Prenuptial Agreement by the stipulation of the Local Court, have binding legal consequences for the couple who agreed to make. The prenuptial agreement creates 2 (two) legal consequences: separation of join property or combination of their property that has been earned before marriage. Judge for justice can break the rules of law to establish the portion of the division of join property when divorce occurs. Rules that each conjugal entitled ½ (half) of the joint property when the divorce occurs does not necessarily apply if proved just the wife who play a role in fulfil the needs of household where it should be an obligation of the husband.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 45/15 Pus p
Uncontrolled Keywords: PENUPTIAL AGREEMENT; ISLAMIC LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
HANNA AYU PUSPITASARI, 031111020UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorFISKA SILVIA RR, S.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 26 Feb 2015 12:00
Last Modified: 29 Sep 2016 07:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13271
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item