ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

CHINDRA ADIANO, 031111134 (2015) ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1adianochin.pdf
Restricted to Registered users only

Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2015-adianochin-35944&no=5

Download (1kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kebijakan secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipenuhi perusahaan untuk setiap kegiatan usaha didalamnya.Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana mengatur mengenai perjanjian kartel. Praktek kartel membawa pengaruh dan dampak terhadap pelaku usaha lain dan juga merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya konklusi dalam kartel bertujuan untuk mengatur produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. KPPU dan BRTI sebagai lembaga pengawas persaingan dalam hal implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bekerja bersama dalam menindak kecurangan dan indikasi praktek kartel yang dilakukan para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menjelaskan dan menjabarkan pokok permasalahan bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Metode yuridis-normatif merupakan suatu cara dalam meneliti dan mengkaji norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hukum positif, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut, seharusnya KPPU bersama BRTI sebagai Lembaga Pengawas Persaingan harus dapat melakukan investigasi dan penyelidikan lebih akurat melalui mekanisme yang ada. Dalam mengkaji sebuah kasus pelanggaran dalam dunia telekomunikasi, KPPU bersama BRTI harus bertindak transparan dan profesional. Dalam kaitannya dengan implementasi Putusan KPPU, seharusnya KPPU juga harus mengkaji, meneliti, dan melakukan observasi kasus dengan baik. Agar diharapkan analisis dan penerapan putusan tidak salah dan menimbulkan ketidakkonsistensian hukum. Seperti dalam Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 masih dianggaprancu dan dirasa kurang konsisten antara penerapan Pasal 5 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena pada dasarnya antara perjanjian penetapan harga dalan Pasal 5 dengan Praktek Kartel dalam Pasal 11 mempunyai kemiripan makna dan karakteristiknya. Sehingga hal ini yang menjadi fokus utama yang harus diperbaiki dalam mengkaji sebuah kasus seperti ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 78/15 Adi a
Uncontrolled Keywords: CARTELS
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3941-3974 Trade and commerce
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
CHINDRA ADIANO, 031111134UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSinar Ayu Wulandari, S.H.,M.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 26 Feb 2015 12:00
Last Modified: 28 Sep 2016 01:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13283
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item