ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965

SILVIA RIZKY, 031111126 (2015) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1rizkysilvi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (821kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-rizkysilvi-39534-6.-abstr-k.pdf

Download (263kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dewasa ini perkembangan agama dan kepercayaan semakin pesat di dunia. Hal tersebut menimbulkan polemik tersendiri bagi kehidupan manusia dikarenakan perbedaan atas keyakinan maupun aliran agama menimbulkan pertikaian yang mengganggu perdamaian dunia. Sebagai contoh adalah kasus Muslim Rohingnya di Myanmar yang dipicu oleh latar belakang etnis dan agama. Dimana mayoritas etnis Tionghoa Myanmar yang beragama Budha menindas etnis Rohingnya yang beragama Islam. Perbedaan agama dan keyakinan juga menyebabkan terganggunya perdamaian di Indonesia seperti pelarangan keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia melalui SKB 3 Menteri. Hal tersebut dianggap sebagai pembatasan hak atas kebebasan beragama yang merupakan non-derogable right. SKB 3 Mentri merupakan peintah dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang digunakan sebagai peringatan sebelum dijatuhkannya hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan penodaan agama. UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harus menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. UU aquo juga dianggap bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak kebabasan beragama serta hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Pasal-Pasal dalam UU a quo dianggap multitafsir sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan perubahan pengaturan HAM yang mendasar di dalam UUD NRI 1945. Untuk itu UU tersebut dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 65/15 Riz a
Uncontrolled Keywords: HUMAN RIGHT
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SILVIA RIZKY, 031111126UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorZendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 27 Feb 2015 12:00
Last Modified: 30 Sep 2016 07:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13297
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item