PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

FACHRIANTO HANIEF, 031111192 (2015) PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1hanieffach.pdf
Restricted to Registered users only

Download (497kB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2015-hanieffach-35981&no=4

Download (1kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern mempunyai konsekuensi adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Untuk itu diperlukan instrumen yang menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di badan perwakilan maupun yang duduk sebagai pejabat publik Pemerintahan. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum. Namun menjamurnya partai politik di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru menghendaki agar dilakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Cara yang dipilih oleh pembentuk undang-undang adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan kursi atau parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan. Pertama, alasan penerapan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Kedua, implikasi parliamentary threshold terhadap hak-hak dalam mendirikan partai politik dan mengembangkan diri melalui partai politik. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan cara untuk mewujudkan sistem kepartaian sederhana yang menopang presidensialisme. Penerapan parliamentary threshold juga tidak melanggar hak politik warga negara. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai masih terdapat kekurangan mengenai inkonsistensi dan belum jelasnya desain pembentuk undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 66/15 Han p
Uncontrolled Keywords: PARLIAMENTARY THRESHOLD; ELECTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
FACHRIANTO HANIEF, 031111192UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRadian Salman, S.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 27 Feb 2015 12:00
Last Modified: 28 Sep 2016 01:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13298
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item