KEBIJAKAN PENGUASAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH KERJA SEKTOR HULU MIGAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

RADITYA TRIATMAJI PRAMANA, 031111215 (2015) KEBIJAKAN PENGUASAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH KERJA SEKTOR HULU MIGAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1pramanarad.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-pramanarad-41337-6.-abstr-k.pdf

Download (303kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Saat ini Minyak Bumi dan Gas Alam adalah sumber energi yang utama dan sumber energi yang paling banyak digunakan masyarakat di dunia. pada tahun-tahun mendatang minyak dan gas bumi diperkirakan masih mendominasi permintaan energi dunia dalam dua dekade mendatang dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan jenis energi yang relatif memiliki pasar dan insfrastruktur yang sudah memadai di dunia. sehingga tak ayal banyak yang memandang bahwa migas adalah produk strategis dan juga merupakan produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak Dikarenakan Migas merupakan sektor yang penting maka dari itu sudah selayaknya produksi dan pengusaan sektor Hulu Migas di Indonesia diatur oleh pemerintah. kebijakan bagi pelaku usaha dalam hal Penguasaan wilayah kerja di Sektor Hulu Migas diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diatur lebih lanjut secara teknis pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, dan ada juga Peraturan Pemerintah ESDM No. 15 Tahun 2015 yang mengatur masalah pengambilan wilayah kerja disektor Hulu Migas oleh Pertamina atau perpanjangan kontrak kepada pelaku usaha awal atas wilayah kerja sektor Hulu Migas yang telah habis masa kontraknya. Migas yang merupakan produk strategis dan juga produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak tak ayal banyak pelaku usaha yang bersaing untuk merebutkan penguasaan wilayah kerja disektor Hulunya. bahkan tak jarang beberapa pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. maka dari itu diperlukannya pengawasan perisangan usaha disektor Hulu Migas yang dilakukan oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. bentuk dan metode dari kebijakan Pengawasan Persaingan Usaha di Sektor Hulu Migas diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Translation: Currently, petroleum and natural gas has become the main energy sources that widely used in all over the world. It is predicted that in the coming years, petroleum and natural gas will still dominate the world energy demand, especially in the next two decades since petroleum and natural gas already had a settle market as well as adequate infrastructure. Hence, petroleum and natural gas was seen as a strategic product that intimately related to the lives of many people. Since petroleum and natural gas was an important sector, the production and authorization in the sector of Hulu petroleum and natural gas in Indonesia must be regulated by the government. The policy for businesses in terms of territory control in the sector of Hulu petroleum and natural gas has been set in law especially Law No. 22 Tahun 2001 about petroleum and natural gas with further technical regulation of Goverment Regulation No. 35 Tahun 2004 and Goverment Regulation ESDM No. 15 Tahun 2015 which regulate the making of working area in the sector of Hulu petroleum and natural gas by Pertamina or regarding contract extension to the business in the sector of Hulu petroleum and natural gas which has been out of contract. There is no doubt that Petroleum and natural gas is a strategic product which related to the lives of many people. Therefore, many businesses are competing to get the territory control in Hulu sector. Even, some businesses did monopolistic practices and unfair competition. Hence, it is necessary to supervise the competition in the sector of Hulu Migas done by the Comission of Supervision and Business Competition (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha). The forms and methods of the policy of the supervision for business competition has been regulated by the law, especially Law No. 5 Tahun 1999 about monopolistic practices and unfair business competition.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 182/15 Pra k
Uncontrolled Keywords: POWER RESOURCES; BUSINESS LAW
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ163.13-163.25 Power resources
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RADITYA TRIATMAJI PRAMANA, 031111215UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBudi Kagramanto, Prof.,S.H.,M.H.,M.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 17 Nov 2015 12:00
Last Modified: 29 Sep 2016 04:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13317
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item