Anindita Hersriningtyas, 030110968 U (2005) PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-hersrining-1151-kkbkk-2-k.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-hersrining-1151-fh1150-p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

1) Pencalonan dan Pendaftaran calon yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung telah berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, namun di sini rakyat tidak dapat memperoleh hasil yang begitu memuaskan, karena di sini Partai Politiklah yang berkuasa untuk menentukan Pasangan Calon, jadi andaikata ada Pasangan Calon yang sudah memenuhi aspirasi rakyat tetapi Partai Politik yang di tumpanginya tidak mau mencalonkan karena beberapa faktor, maka pasangan calon tersebut dapat di katakan tidak memenuhi syarat; yang di tentukan oleh Partai Politik, maka secara langsung Pasangan Calon yang sudah sesuai dengan keinginan rakyat tidak dapat di jadikan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah_ Untuk itu ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah supaya di cermati agar rakyat menjadi puas terhadap terpilihnya Pasangan Calon; mungkin dengan begitu dapat mengurangi gejolak yang terjadi antara aparat Pemerintah dan rakyat. 2) Sesuai dengan apa yang sudah terjadi di sini Prosedur Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karena itu untuk meningkatkanya dan mengurangi terjadinya konflik perlu diadakan sosialisasi antara Pemerintah dengan Rakyat, maksutnya di sini Pemerinta menjelaskan lebih kongrit dan Iengkap tentang apa sih yang di maksut dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di lakukan secara langsung, baik berupa Prosedur Pencalonan ataupun pelaksanaan Pemilihan yang di lakukan oleh KPUD, jadi disini rakyat yang semula tidak tahu akan menjadi tahu secara luas tentang pengertian dan pelaksanaan peanilihan tetsebut. Saran 1) Agar di tambahnya konsolidasi antara warga masyarakat dengan KPUD setempat. 2) Agar di tingkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih atau menunjuk pasangan calon dari Daerah atau Kabupaten Kota. 3) Keterbukaan, dan transparan dalam penentuan calon terpilih, yang mana dalam hal ini masyarakat tidak merasa di bohongi oleh anggaota Dewan atau Partai Politik.

Actions (login required)

View Item