PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Syauqi, 030111286 U (2005) PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-syauqiahma-1156-kkbkk-2-k.pdf

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-syauqiahma-1156-fh1210-p.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

KESIMPULAN 1. Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah Pada prinsipnya belum sesuai dengan semangat otonomi daerah, hal ini dapat di buktikan dengan tidak maksimalnya Penerapan Prinsip - prinsip dalam setiap pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah oleh hampir mayoritas daerah di Indonesia. Seharusnya Pengelolaan keuangan daerah ini berbasis pada sistem keuangan sektor publik yang merupakan upaya pertanggungjawaban atas transparansi dan akuntabilitas publik sesuai dengan semangat otonomi daerah, sehingga berbagai pola penerapan (implementasi) otonomi daerah nantinya akan dapat menjadi bagian dari ikhtiyar menjawab persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang buruk, dan dari kelanjutan tersebut di atas maka pemahaman yang integral tentang substansi anggaran merupakan salah satu modal bagi kelanjutan program otonomi daerah karena :  Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarily of resources), pilihan (choice) dan trade offs.  Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan pelaksanaan publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. 2. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari perundangan yang merepresentasikan kapasitas pembagian perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah masih didominasi oleh kekuasaan pusat. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor.  Pertama, tidak diaturnya pembagian wilayah keuangan dalam konstitusi UUD 1945 yang mengakibatkan hilangnya supremasi daerah untuk menjadi mitra sekaligus bagian dari pemerintah pusat. Selain itu, segala hal yang terkait dengan perundangan perimbangan keuangan tersebut, mekanismenya ditentukan oleh eksekutif dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini semakin memperkukuh adanya pola otonomisasi yang selalu bergantung kepada pusat.  Kedua, aset-aset publik yang produktif dan potensial di daerah masih harus dikuasai pusat dengan dana perimbangan yang tidak seimbang. Sehingga selain menciptakan ketergantungan kepada pusat, daerah juga tidak mempunyai kesempatan lebih banyak untuk maju dan berkembang. Kedua faktor tersebut akan selalu menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. SARAN 1. Perjalanan proses otonomi daerah yang salah satunya ditampakkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah masih menyimpan bias beban otonomi. Sehingga tugas selanjutnya adalah memaksimalkan implementasi dari prinsip - prinsip tersebut dalam setiap pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan semangat otonomi daerah yang nantinya akan dapat menjadi bagian dari ikhtiyar menjawab persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang buruk. 2. Tidak diundangkannya pola pembagian kekuasaan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ke dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Ke depan harusnya dijadikan sudah dipikirkan untuk melakukan amandemen yang diorientasikan ke arah otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Yang pada gilirannya tentunya akan melahirkan sebuah mekanisme kontrol yang baku dan rigid untuk perbaikan dalam pola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang sesuai dengan amanat dan semangat Otonomi Daerah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 121/06 Sya p
Uncontrolled Keywords: LOCAL FINANCE - ACCOUNTING - LAW AND LEGISLATION; AUTONOMY
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Ahmad Syauqi, 030111286 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSoehirman Djamal, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 16 May 2006 12:00
Last Modified: 06 Aug 2016 02:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13333
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item