PENYELESAIAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN RELOKASI KE LUAR NEGERI

Miryanti, 039914902 (2004) PENYELESAIAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN RELOKASI KE LUAR NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-miryanti-1160-kkbkk-2-k.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-miryanti-1160-fh1200-p.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kesimpulan 1) Pengaturan mengenai Relokasi perusahaan ke luar negeri yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja hanya bersifat mengesahkan saja terjadinya sebuah PHK karena tidak adanya rumusan norma yang jelas dan tegas mengenai syarat - syarat relokasi dan khususnya PHK itu sendiri. Parameter yang tidak jelas menyebabkan relokasi yang berujung pada PHK menjadi keniscayaan jika pengusaha menginginkannya. 2) Perlindungan hukum yang bersifat preventif yang diharapkan mampu menjaga buruh dan keluarganya, dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka dengan tanpa adanya PHK adalah sebuah kemustahilan. Perlindungan hukum yang memungkinkan adalah perlindungan represif dimana pengusaha wajib membayar hak - hak normatif buruh, dengan memperhatikan kesejahteraan kcluarga dan masa pcngangguran buruh. Saran 1. Perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perburuhan khususnya Undang Undang No. 13 tahun 2003, dimana ketentuan mengenai relokasi ke luar negeri haruslah dimasukkan aturannya mengenai relokasi tersebut beserta dengan syarat - syaratnya yang berpegang pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Lebih gamblangnya adalah mempersulit perusahaan melakukan relokasi ke luar negeri karena ketika perusahaan tersebut datang sudah dipermudah dalam berinvestasinya. 2. Dibuatkan peraturan yang pasti dan tegas bahwa PHK itu dilarang, dan untuk ijinnya diperketat sehingga untuk melakukan PHK pengusaha akan berpikir 1000 x ( seribu kali ). Juga perlu diamandemen ketentuan dalam pasal 56 Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang pemenuhan hak hak normatifnya, dimana perhitungan mengenai pesangon harus meng-cover kebutuhan keluarganya selama buruh tersebut menganggur yang didasarkan pada data - data mengenai rentang waktu tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 120/06 Mir p
Uncontrolled Keywords: LABOR LAW AND LEGISLATIOAN; EMPLOYEES DISMISSAL OF
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Miryanti, 039914902UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 16 May 2006 12:00
Last Modified: 06 Aug 2016 02:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13336
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item