KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUNYA

Hay Ling, 030215495 (2006) KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2386-kkbkk-2-k.pdf

Download (330kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2386-fh2680-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (941kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kesimpulan a. Ketentuan yang terkait dengan tindak pidana pendidikan ada 2 yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak membedakan kualifikasi perbuatan pidana sebagai pelanggaran, sehingga kualifikasi perbuatan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 hanyalah kejahatan. Selain itu, peraturan pelaksana untuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 masih belum ada hingga saat ini. Peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 masih berlaku tetapi ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Padahal paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sudah harus ditetapkan peraturan pelaksananya. Kenyataannya saat ini pun untuk badan hukum pendidikan masih berupa rancangan undang-undang. b. Tiap-tiap pelaku jual beli ijazah dan gelar ilegal yang memenuhi unsure-unsur pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban tiap-tiap pelaku berbeda-beda tergantung dari perbuatannya dan peran serta mereka. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur juga mengenai pembantuan, tetapi tidak ada penjelasan mengenai kualifikasi pembantuan seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai subyek yang bertanggungjawab dalam hal korporasi sebagai pelaku. Saran Dari penulisan ini, ada beberapa saran yang akan disampaikan yaitu: a. Perlunya diadakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga menunjukkan adanya hubungan dengan ketentuan pidana yang umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). b. Perlunya segera ditetapkan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 agar undang-undang ini dapat berfungsi dengan maksimal. c. Perlunya diadakan pengaturan mengenai kualifikasi pembantuan agar jelas perbuatan pembantuan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. d. Perlunya diadakan pengaturan mengenai subyek yang bertanggungjawab dalam hal korporasi sebagai pelaku

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 268/06 Hay k
Uncontrolled Keywords: CRIMINAL LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Hay Ling, 030215495UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 03 Oct 2006 12:00
Last Modified: 15 Jun 2017 20:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13351
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item