Achmad Yunus, 030211359 U (2006) IMPLIKASI MOU ANTARA PEMERINTAH RI & GAM DALAM KAITANNYA TERHADAP UU No. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINBI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-yunusachma-2588-kkbkk-2-k.pdf Download (350kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-yunusachma-2588-fh2790-i.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

KESIMPULAN 1. Memorandum of Understanding (MoU) adalah sebuah bentuk perjanjian atau kesepakatan yang biasa atau lazim digunakan dalam hukum bisnis, namun karena perkembangan dan sifatnya, MoU saat ini bukan hanya untuk kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian dalam hukum bisnis saja namun juga sering digunakan untuk membuat kesepakatan diluar lingkup hukum bisnis, misalnya MoU antara RI dan GAM. MoU merupakan perjanjian atau kesepakatan yang tidak memiliki dasar hukum atau pijakan hukum di Indonesia. 2. Memorandum of Understanding (MoU) yang dihasilkan antara RI dan GAM menimbulkan konsekwensi bagi Indonesia untuk merubah UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Pemerintah RI harus mengakomodir kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU kedalam UU baru tentang Pemerintahan Aceh, dari rancangan UU Pemerintahan Aceh yang tengah diselesaikan, terdapat beberapa hal baru yang diatur dan mengalami perluasan ranah pengaturan yang luar biasa dibandingkan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2001). Perlakuan luar biasa Pemerintah Indonesia tehadap GAM sangat potensial untuk memicu perpecahan dan disintegerasi bangsa dan pemberlakuan rezim/sistem hukum yang berbeda di Aceh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia otomatis akan membentuk pola hukum yang parsial di Indonesia. Perundingan tanpa semangat nasionalisasi telah melahirkan kesepakatan yang inkonstitusional dan bahkan kini akan melahirkan UU Pemerintahan Aceh sebagai pengganti UU No 18 Tahun 2001 yang sarat akan nuansa kepentingan dengan mengesampingkan nilai dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini sangat berpotensi untuk memicu terciptanya konflik-konflik baru di daerah-daerah lain karena perlakuan diskriminatif pemerintah dan hukum yang diskriminatif dengan daerah-daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item