KOMPARASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 3 TAHUN 1971 DAN UNDANG - UNDANG NO.31 TAHUN 1999 jo. UNDANG - UNDANG NO.20 TAHUN 2001

Bhayu Kurniawan, 030111268 U (2006) KOMPARASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 3 TAHUN 1971 DAN UNDANG - UNDANG NO.31 TAHUN 1999 jo. UNDANG - UNDANG NO.20 TAHUN 2001. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-kurniawanb-2589-kkbkk-2-k.pdf

Download (340kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-kurniawanb-2589-fh2850-k.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kesimpulan 1) Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan sebagai upaya perlindungan hak - hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik atau yang disebut dengan "shifting the burden of proof" bagi kasus - kasus korupsi yang besar dan kompleks dan agar tidak sampai melanggar hak - hak terdakwa, sehingga seorang jaksa penuntut umum tetap berperan aktif dalam menemukan bukti - bukti secara profesional. Sedangkan dalam upaya pembuktian itu sendiri terdapat pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan atau meringankan, penerapannya hampir sama dengan sistem pembuktian terbalik. 2) Sistem pembuktian terbalik dalam hal tindak pidana korupsi, ada 2 (dua) hal pembuktian berbeda dengan acara pidana yakni: (1) Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya; (2) Terdakwa wajib menerangkan tentang harta bendanya, harta benda istri dan anaknya. Ketidakseimbangan penghasilan dengan harta bendanya, menjadi petunjuk kesalahannya. Dalam pemberlakuan sistem pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi perlu memperhatikan kendala yang ada dalam prosesnya agar sistem pembuktian terbalik dapat diberlakukan secara efektif, beberapa kendala yang ada tersebut, yaitu perihal cara retroaktif, dan harta benda yang disembunyikan. Kemudian upaya penyelesaian dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tersebut dilakukan dengan cara yaitu bahwa diantara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan hakim haruslah mengetahui perannya masing - masing sehingga sistem pembuktian terbalik dalam pelaksanaannya di pengadilan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 285/06 Kur k
Uncontrolled Keywords: JUDICIAL CORRUPTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Bhayu Kurniawan, 030111268 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 16 Oct 2006 12:00
Last Modified: 05 Sep 2016 01:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13355
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item