PENYIMPANGAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SIDOARJO No. 1 Tahun 2006

Sigit Andrianto, 030215438 (2007) PENYIMPANGAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SIDOARJO No. 1 Tahun 2006. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-andriantos-7456-fh3030-k.pdf

Download (400kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-andriantos-7456-fh3030-r.fulltext.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kesimpulan 1. Pengaturan tentang penyediaan pelayanan parkir dan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyediaan Pelayanan Parkir di Sidoarjo adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan jasa parkir, menanggulangi kebocoran penerimaan retribusi parkir, dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan parkir. 2. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retnbusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut masih banyak kekurangan sehingga dalam penerapannya masih banyak hambatan - hambatan terutama yang terjadi karena pihak - pihak yang terkait didalamnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku fiskus dalam melaksanakan penyelenggaraan penyediaan pelayanan parkir menurut peraturan yang baru masih banyak aspek yang perlu dikaji ulang, salah satu diantaranya adalah infrastruktur pendukung pelaksanaan pelayanan parkir yang perlu ditambah dan diperbaiki seperti yang dilakukan daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem parkir berlangganan, pemerintah kurang tegas dalam melakukan penertiban atas pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir atau belum adanya kepastian hukum atas penerapan parkir berlangganan, pihak wajib retribusi (masyarakat) kurang memiliki kesadaran dalam membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah dan kurang mengetahui akan adanya aturan yang baru tentang pemungutan retribusi parkir berlangganan, pihak ketiga (PT VEPS dan juru parkir) tidak dapat melaksanakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah dengan baik dalam pelayanan parkir dan pemungutan retribusi karena mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mencari keuntungan sendiri daripada melaksanakan tugas yang diemban.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 303/07 And p
Uncontrolled Keywords: INCOME - REGIONAL DISPARITIES; INCOME TAX
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Sigit Andrianto, 030215438UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSoehirman Djamal, SH., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 20 Aug 2008 12:00
Last Modified: 14 Oct 2016 07:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13396
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item