Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Napza

Gigih Febrian Prasetya, 030610318 (2010) Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Napza. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
6.pdf

Download (473kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-prasetyagi-14096-kkbkk-2-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (678kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Badan Narkotika Nasional Provinsi berada di Provinsi Jawa Timur yang dibentuk oleh Pemerintah untuk upaya – upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza. Dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangannya, bersifat Vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal tersebut belum bisa diterapkan sebab masih belum adanya Peraturan dari Kepala Badan Narkotika Nasional yang mendasarinya sehingga masih menggunakan sistem Otonomi Daerah yaitu bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam pelaksanaan Tugas, dibagi dalam tiga hal yaitu Pencegahan (preventif), Pemberantasan (represif), dan Terapi dan Rehabilitasi (memfasilitasi). Kewenangannya meliputi Penyelidikan. Penyidikan, Penangkapan, Penyadapan, Penyitaan, dan terdapat Perluasan Alat Bukti. Mengenai Tugas dan Kewenangan yang dimiliki diatas didasarkan pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Tugas dan Kewenangan yang diatur dalam Undang – undang yang telah disebutkan diatas belum bisa terealisasi, sehingga menggunakan aturan pelaksana lama yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dikaitkan dengan kelembagaan POLRI, secara garis besar sama antara kewenangannya, lebih mengutamakan koordinasi dan kerja sama yang baik sekaligus profesional antara Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan POLRI. Agar tercipta Standart Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati Antar Lintas Sektoral terkait, yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan masing – masing dalam menunjang upaya – upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 192-10 Pra k
Uncontrolled Keywords: NARCOTICS-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3601-3611 Medical legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Gigih Febrian Prasetya, 030610318UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorASTUTIK, S.H., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 21 Mar 2011 12:00
Last Modified: 24 Oct 2016 22:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13407
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item