LEGAL STANDING KANTOR PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN TIDAK BAYAR PAJAK

PUJA PURBAYA SAKTI DIRGANTARA, 030710032 (2011) LEGAL STANDING KANTOR PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN TIDAK BAYAR PAJAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (380kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2012-dirgantara-19701-fh62-12.pdf
Restricted to Registered users only

Download (745kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Unsur utang dalam kepailitan adalah sebagai esensi utama timbulnya hak untuk mengajukan pailit. Unsur utang perlu mendapat perhatian ketika suatu perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar pajak tidak mampu melunasi kewajibannya, maka tercakup sebagai unsur utang di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Utang pajak merupakan utang yang timbul dari undangundang. Secara otomatis posisi kantor pajak sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pajak secara hukum juga merupakan kreditor yang timbul dari utang yang lahir karena undang-undang. Sehingga berdasarkan hal ini Kantor Pajak mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang memiliki utang pajak, namun dalam koridor kepailitan yang menentukan adanya lebih dari satu kreditor. Permasalahan dalam penerapannya terdapat dua pandangan hakim yakni: Pandangan yang pertama, yaitu hakim mengganggap utang pajak bukan termasuk dalam utang kepailitan yang diistimewakan dan kantor pajak tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan yang tidak bayar pajak. Pandangan yang kedua yaitu hakim menganggap utang pajak merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan kantor pajak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan yang tidak bayar pajak yang dibebankan pada perusahaan tersebut. Hal ini selain disebabkan ada benturan dalam pengaturan hukum pajak dengan hukum kepailitan juga disebabkan kurang jelasnya pengaturan legalitas Kantor Pajak sebagai kreditor dalam kepailitan, sehingga diperlukan harmonisisasi antara hukum pajak dan hukum kepailitan dalam menetapkan legalitas Kantor Pajak sebagai kreditor dalam kepailitan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 62 / 12 Dir l
Uncontrolled Keywords: CONSTITUTIONAL COURTS; JUDICIAL REVIEW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PUJA PURBAYA SAKTI DIRGANTARA, 030710032UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Subhan, Dr., S.H., M.H.,C.N.UNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 22 Mar 2012 12:00
Last Modified: 04 Aug 2016 10:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13413
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item