TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN SWASTA (STUDI KASUS PEMBELIAN 7% SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PUSAT INVESTASI PEMERINTAH)

MUHAMMAD CHAMZAH ABDULLAH, 030810426 (2011) TANGGUNG JAWAB YURIDIS DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN SWASTA (STUDI KASUS PEMBELIAN 7% SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PUSAT INVESTASI PEMERINTAH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-abdullahmu-19955-fh58-12-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (628kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan berwenang melakukan penyertaan modal maupun pembelian saham pada perusahaan swasta yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dari kasus pembelian saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PIP menurut penulis sudah tepat dan tidak memerlukan persetujuan DPR sebab pembelian tersebut diadakan dalam rangka kegiatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Selain itu sumber dana kegiatan investasi tersebut berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR sebelumnya saat pembahasan dan penetapan APBN. Adapun mengenai perlu atau tidaknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP), berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka pembelian saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PIP tidak perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tetapi cukup dengan PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. 2. Prosedur dalam penyertaan modal maupun pembelian saham pada perusahaan swasta ada beberapa macam tergantung pelaksanaan dan dasar hukum yang dipakai. Disamping itu, pertanggungjawaban pelaksanaan Investasi Pemerintah kepada presiden tetap ada pada Menteri Keuangan, adapun Kepala/ Direktur PIP dan Kepala KIP adalah bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam pelaksanaaan kewenangannya selaku pengelola fiskal dituntut adanya pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP tersebut disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 58/12 Abd t
Uncontrolled Keywords: RATE OF RETURN - LAW AND LEGISLATION; STOCK REPURCHASING - LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MUHAMMAD CHAMZAH ABDULLAH, 030810426UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEndang Sayekti, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 12 Apr 2012 12:00
Last Modified: 04 Aug 2016 11:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13417
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item