PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA DESERSI YANG DI PERIKSA SECARA IN ABSENTIA

Eka Puspita Dewi, 030810353 (2011) PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA DESERSI YANG DI PERIKSA SECARA IN ABSENTIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-dewiekapus-20046-fh65--p.pdf

Download (348kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Anggota TNT merupakan bagian warga Negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan juga bisa melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam lingkungan TNI, tidak jarang ditemui pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Diperlukan peraturan yang lebih khusus bagi anggota TN1_ karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh TNI saja dan tidak berlaku bagi masyarakat umum, misalnya: melawan perintah atasan (insuhordinasij, menolak perintah dinas, serta desersi. Berdasarkan data-data yang ada, tindak pidana yang lebih Bering dilakukan oleh militer adalah desersi. Dalam proses persidangan perkara desersi yang diperiksa secara in absentia, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selain memberikan putusan pidana pokok juga dapat memberikan putusan mengenai pidana tambahan, yaitu pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan diadakannva suatu peradilan yang dapat diperiksa secara in absentia adalah untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan atau peradilan. Hal ini dianggap penting apabila Terdakwa menghindarkan dari proses pemeriksaan dan peradilan, serta jika terdakwanya melarikan did dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara desersi yang diperiksa secara in absentia telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam mengambil suatu putusan. FULLTEXT DAPAT DILIHAT LANGSUNG KE KOLEKSI

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 65 / 12 Dew p
Uncontrolled Keywords: SMUGGLING � LAW AND LEGISLATION, SANCTIONS (LAW )
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Eka Puspita Dewi, 030810353UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suheryadi, S.H., HumUNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 08 May 2012 12:00
Last Modified: 04 Aug 2016 11:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13422
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item