PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG TERKAIT MAKAR OLEH ANGGOTA TNI

Agus Setyo Widodo, 030911159 (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG TERKAIT MAKAR OLEH ANGGOTA TNI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-widodoagus-24121-5.abstr-k.pdf

Download (278kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (612kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Makar merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan negara. Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara ( misdrijven tegen veiligheid van de staat ) yang diatur di dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan dengan diaturnya dalam Bab I dapat terlihat bahwa makar bukan kejahatan yang biasa. Makar tersebut dapat dilatarbelakangi oleh motif tertentu seperti motif politik. Makar merupakan kejahatan yang patut ditangani secara serius karena mengancam keamanan terhadap negara dan simbol-simbol negara. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus dalam bidang kemiliteran untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai andil dalam pengamanan terhadap adanya kejahatan makar tersebut mengingat tugas dari Tentara Nasional Indonesia salah satunya adalah menjaga keamanan negara. Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang prajurit melakukan tindak pidana makar yang merupakan kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara. Para prajurit yang seharusnya bertugas untuk pembelaan dan pengamanan terhadap keamanan dan keselamatan negara justru bertindak sebaliknya dengan perbuatan makar. Bentuk dari upaya serius pemerintah dalam rangka memberantas makar terlihat dengan diaturnya mengenai Pasal-pasal makar yang terdapat di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ). Dibentuknya pengaturan mengenai kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu, dan merusak kepentingan hukum negara tersebut. Namun, kendala dalam penegakan hukum tersebut terbentur oleh belum diaturnya pengaturan mengenai makar yang dilakukan oleh anggota TNI di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ). Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pemidanaan anggota TNI yang terkait dengan tindak pidana makar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 22/13 Wid p
Uncontrolled Keywords: SMUGGLING � LAW AND LEGISLATION, SANCTIONS (LAW)
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Agus Setyo Widodo, 030911159UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suheryadi, S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 29 Apr 2013 12:00
Last Modified: 05 Aug 2016 02:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13426
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item