KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PU-IX/2011 TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING YANG MENGALAMI PHK

ILHAM MUSTAFA, 030911080 (2013) KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.27/PU-IX/2011 TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING YANG MENGALAMI PHK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-mustafailh-24141-7.abstr-k.pdf

Download (95kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
ILHAM MUSTAFA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (752kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Di Zaman modern ini, terhadap perkembangan industrial sangat terlihat perkembangannya dengan munculnya sistem alih daya (outsourcing). Namun sistem outsouricing ini dianggap tidak memenuhi kesejahteraan para pekerja, belum lama ini pengajuan Judicial Review terhadap sistem kerja outsourcing aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia yang diwakili oleh Didik Supriyadi mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 59, 64, 65, dan 66 UU ketenagakerjaan dengan nomor register permohonan No 27/PUU-IX/2011. Dari pengajuan permohonan tersebut MK mengabulkan sebagian dari permohonan dan menolak untuk seluruhnya permohonan mengenai pasal 59 dan 64 UU Ketenagakerjaan. Dalam putusan tersebut dapat dijelasakan bahwa Putusan MK tersebut menawarkan adanya dua metode untuk menjalankan outsourcing. Akibat keluarnya putusan MK tersebut, penulis dalam tulisannya merumuskan masalah; Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pesangon buruh outsourcing yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah adanya putusan MK, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja bila haknya tidak terpenuhi ? Dari pembahasan diketahui bahwa pihak yang harus membayarkan hak-hak pekerja outsourcing yang di PHK adalah perusahaan PPJP yang terakhir namun hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi PPJP yang terakhir, sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja yang di-PHK yang haknya tidak dipenuhi adalah dapat dengan melaporkan ke petugas pengawas ketenagakerjaan, melakukan upaya hukum non-litigasi, melakukan upaya hukum jalur litigasi serta melaporkan Tindak pidana dalam hukum perburuhan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 25/13 Mus k
Uncontrolled Keywords: CONTRACTING OUT; PROTECTION � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ILHAM MUSTAFA, 030911080UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 29 Jul 2016 10:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13435
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item