HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ROSITA ANGGRAINI, 030911107 (2013) HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-anggrainir-24142-5.abstr-i.pdf

Download (99kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
ROSITA ANGGRAINI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (422kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Partai Politik merupakan organisasi yang dapat dibentuk oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela dan berdasarkan atas persamaan kehendak. Partai Politik memiliki kewenangan untuk menarik kembali anggotanya yang sedang menjabat di lembaga perwakilan rakyat, atau dikenal dengan istilah recall. Dari segi pengaturannya terdapat ketentuan berisi bahwa Partai Politik dapat me-recall anggotanya berdasar atas pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dapat diketahui bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan peraturan internal yang dibentuk sendiri oleh Partai Politik dan memiliki unsur kesubyektifitas yang tinggi. Dalam perkembangannya, terdapat pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan tersebut. Ia merasa dirugikan atas adanya kewenangan Partai Politik yang dapat me-recall anggota yang sedang menjabat di lembaga parlemen. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 memutus bahwa hak recall tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bilamana dilihat dari pengambilan putusan oleh para hakim konstitusi, terdapat 4 (empat) orang hakim yang menyatakan pendapat berbeda dengan 5 (lima) orang hakim lainnya. Pengambilan secara voting yang pada akhirnya dipilih untuk memutus perkara pengujian materiil tersebut. Berlakunya ketentuan recall yang dimiliki oelh Partai Politik baik sebelum maupun sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi akan masih menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 44/13 Ang h
Uncontrolled Keywords: POLITICAL PARTIES
Subjects: H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc > HS1-3371 Societies: secret, benevolent, etc. > HS1501-2460.7 Other societies. By classes > HS2301-2460.7 Political and "patriotic" societies
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ROSITA ANGGRAINI, 030911107UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorZENDY WULAN AYU W.P., S.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 29 Jul 2016 10:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13436
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item