ROSITA ANGGRAINI, 030911107 (2013) HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-anggrainir-24142-5.abstr-i.pdf Download (99kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) ROSITA ANGGRAINI.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy

Abstract

Partai Politik merupakan organisasi yang dapat dibentuk oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela dan berdasarkan atas persamaan kehendak. Partai Politik memiliki kewenangan untuk menarik kembali anggotanya yang sedang menjabat di lembaga perwakilan rakyat, atau dikenal dengan istilah recall. Dari segi pengaturannya terdapat ketentuan berisi bahwa Partai Politik dapat me-recall anggotanya berdasar atas pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dapat diketahui bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan peraturan internal yang dibentuk sendiri oleh Partai Politik dan memiliki unsur kesubyektifitas yang tinggi. Dalam perkembangannya, terdapat pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan tersebut. Ia merasa dirugikan atas adanya kewenangan Partai Politik yang dapat me-recall anggota yang sedang menjabat di lembaga parlemen. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 memutus bahwa hak recall tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bilamana dilihat dari pengambilan putusan oleh para hakim konstitusi, terdapat 4 (empat) orang hakim yang menyatakan pendapat berbeda dengan 5 (lima) orang hakim lainnya. Pengambilan secara voting yang pada akhirnya dipilih untuk memutus perkara pengujian materiil tersebut. Berlakunya ketentuan recall yang dimiliki oelh Partai Politik baik sebelum maupun sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi akan masih menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat.

Actions (login required)

View Item