PAJAK ROKOK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

YOCKIE SATRIYA HANGGARA, 030911110 (2013) PAJAK ROKOK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-hanggarayo-24154-6.abstr-i.pdf

Download (265kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
YOCKIE SATRIYA HANGGARA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (627kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

PAJAK ROKOK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH By: HANGGARA, YOCKIE SATRIYA Email: library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id Undergraduate Airlangga University Created: 2013-04-30 , with 12 file(s). Keywords: Pajak Rokok; Pajak Daerah; Pemungutan pajak; Perlindungan hukum Subject: INCOME TAX; MUNICIPAL Call Number: KKB KK - 2 FH 34/13 Han p Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut di Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat penambahan satu jenis pajak provinsi yaitu pajak rokok dengan tujuan untuk mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang berasal dari daerah itu sendiri. Reformasi yang terjadi mengakibatkan pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Rokok merupakan salah satu pajak yang baru sehingga perlu pemahaman yang lebih komprehensif untuk itu perlu dianalisis Apakah penarikan Pajak Rokok sudah sesuai dengan prinsip prinsip pemungutan pajak. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi wajib pajak yang keberatan terhadap Pajak Rokok. Penerapan pajak rokok akan berpotensi mengakibatkan penurunan output pada industri rokok dan cengkeh. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pemungutan pajak karena dengan adanya pemungutan pajak membuat banyak perusahaan yang tidak lagi dapat melanjutkan usahanya atau merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan. Untuk Menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak rokok maka wajib pajak dapat mengajukan mengajukan keberatan kepada kepala daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, wajib pajak yang merasa tidak puas atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap fiskus.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 34/13 Han p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX; MUNICIPAL
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YOCKIE SATRIYA HANGGARA, 030911110UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHERINI SITI AISYAH, Dr. Rr.,S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 29 Jul 2016 11:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13440
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item