AKTA NOTARIS YANG BERISI PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DI LUAR PERSIDANGAN DITINJAU DARI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

DITA DWI ARISANDI, 030911173 (2013) AKTA NOTARIS YANG BERISI PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DI LUAR PERSIDANGAN DITINJAU DARI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-arisandidi-24165-6.abstr-k.pdf

Download (109kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
DITA DWI ARISANDI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia adalah Negara Hukum sehingga kepastian hukum, keadilan hukum serta manfaat hukum merupakan hal yang dijunjung tinggi. Hakim sebagai wakil tuhan di dunia harus teliti dan cermat dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak. Proses pembuktian merupakan titik sentral dalam menentukan kesalahan terdakwa. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum acara pidana merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas legalitas. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat tidak hanya serta merta menjalankan profesinya semata, tetapi juga memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien yang akan membuat akta. Pernyataan yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan keterangan sepihak yang tidak mengikat pihak manapun. Suatu akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan keterangan saksi yang telah saksi berikan pada saat pemeriksaan di persidangan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pencabutan keterangan saksi yang dilakukan di luar persidangan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga secara substansi akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. KUHAP hanya mengatur mengenai prosedur pencabutan keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, sehingga pencabutan keterangan yang telah saksi nyatakan pada saat pemeriksaan di persidangan tidak bisa dilakukan. Akta notaris yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 29/13 Ari a
Uncontrolled Keywords: LAW PUNISHMENT; ETHICAL PUNISHMENT; OFFICIAL DOCUMENT OF NOTARY PUBLIC
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DITA DWI ARISANDI, 030911173UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro P., Prof. Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 05:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13446
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item