PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA SURABAYA

TIKA RACHMA HAKIM, 030911050 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-hakimtikar-24167-6.abstr-s.pdf

Download (195kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
TIKA RACHMA HAKIM.pdf
Restricted to Registered users only

Download (825kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan sektor pemasukan bagi negara yang sangat penting. Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pajak memiliki peranan untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyokong kegiatan pemerintahan daerah. Keberadaan pajak daerah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Daerah, pengusaha restoran atau wajib pajak restoran wajib membayarkan wajib pajak restoran kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Pajak restoran di Kota Surabaya mempunyai peranan cukup penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak serta penerapannya menggunakan self assessment system. Fungsi pajak terterimplementasikan dengan keberadaan pajak restoran melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebagai wajib pajak restoran yang berkewajiban untuk membayar pajak restorannya, wajib pajak restoran juga mempunyai hak yaitu perlindungan hukum. Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum repsresif. Perlindungan hukum preventif yaitu upaya keberatan. Upaya perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk menghindari adanya sengketa pajak yang akan timbul. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya gugatan dan banding, serta peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh wajib pajak. Upaya perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 32/13 Hak p
Uncontrolled Keywords: TAX MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TIKA RACHMA HAKIM, 030911050UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 08:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13447
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item