PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010

Tonny Pramana, 030911137 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-pramanaton-24793-6.abstr-k.pdf

Download (290kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Tonny Pramana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (671kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Whistleblower adalah orang yang mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Whistleblower dapat juga disebut dengan seorang pelapor. Peran whistleblower sangat penting berkaitan dengan pengungkapan suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aktivitas untuk mengaburkan asal – usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Tujuan dari praktik pencucian uang adalah untuk menghilangkan asal – usul dari harta yang diperoleh agar tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Praktik tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia semakin marak. Dampak yang diakibatkan dari praktik pencucian uang salah satunya merusak sistem perekonomian sehingga perlunya peran serta masyarakat untuk melaporkan dugaan terjadinya praktik pencucian uang kepada pihak yang berwenang. Seseorang yang menjadi whistleblower atau pelapor dalam tindak pidana pencucian uang selalu mengalami serangan balik dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari laporan whistleblower. Perlindungan terhadap seseorang yang menjadi pelapor atau whistleblower dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang perlu diberikan oleh pihak berwenang agar setiap orang bersedia menjadi pelapor. Selain pemberian perlindungan terhadap whistleblower, insentif juga perlu diberikan kepada whistleblower. Perlindungan terhadap whistleblower perlu diatur secara tegas dalam undang- undang agar perlindungan terhadap whistleblower dapat ditegakkan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 55/13 Pra p
Uncontrolled Keywords: MONEY LAUNDERING; MONEY-LAW AND LEGISLATION-CRIMINAL PROVISIONS
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Tonny Pramana, 030911137UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suheryadi, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 07 Jun 2013 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 11:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13463
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item