KEBERADAAN LEMBAGA KONSINYASI TANAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ANDI YUSHARI, 030911087 (2013) KEBERADAAN LEMBAGA KONSINYASI TANAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-yushariand-25107-7.abstr-i.pdf

Download (215kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
ANDI YUSHARI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diperbaharui dan diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam ketentuan undang-undang ini, definisi kepentingan umum yang ditafsirkan dalam bentuk kegiatan pembangunan mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan yaitu terdapat penambahan 11 bidang pembangunan yang apabila dibandingkan dengan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 yang hanya mengatur 7 bidang pembangunan. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 18 bidang pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah semakin serius dan gencar untuk menggalakkan dan memperluas pembangunan fisik (struktur). Dan tentunya ketersediaan infrastruktur berupa tanah menjadi prasyarat utama untuk menyukseskan pembangunan ini. Konsinyasi tanah atau penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri menjadi alternatif bagi pemerintah apabila proses pengadaan tanah mengalami hambatan dengan pihak pemegang hak atas tanah. Dana pengadaan tanah berasal dari APBN/D termasuk disini salah satunya adalah biaya uang ganti rugi pembebasan tanah. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara yaitu dalam mekanisme pengeluaran belanja negara, kejelasan status suatu objek menjadi syarat mutlak sebelum kas negara dibelanjakan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan konsep konsinyasi tanah, ketidakjelasan status tanah (sengketa kepemilikan tanah, keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui, tanah yang diletakkan sita, tanah yang dijadikan jaminan di bank) justru dijadikan alasan untuk menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara penalaran deduktif dengan menelusuri teori-teori hukum serta mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan juga dilakukan dengan mengaitkan konsep konsinyasi dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), asas Good Governance serta asas Good Financial Governance. Asas-asas hukum tersebut berfungsi sebagai batu uji, sehingga nantinya akan terlihat jelas perihal keberadaan lembaga konsinyasi tanah dalam pengelolaan keuangan negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 76 / 13 Yus k
Uncontrolled Keywords: LAND USE, RURAL - LAW AND LEGISLATION; STATE FINANCE
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANDI YUSHARI, 030911087UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSRI WINARSI, DR., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 01 Jul 2013 12:00
Last Modified: 02 Aug 2016 00:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13469
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item