ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KOTA �X� PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

SEPTA ADHIS RIANDI, 040710783 (2011) ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT KOTA �X� PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-riandisept-21569-a143-1-k.pdf

Download (369kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-riandisept-18785-a143--a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitin ini adalah penelitian kualitatif mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kota ’X’ pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota “X” melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam dan memperoleh gambaran nyata dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 oleh Inspektorat Kota “X” pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data mengenai kebijakan dan peraturan perundangundangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah sebagai landasan teori, membandingkan realita yang ada di lapangan dengan landasan teori, dan menyimpulkan penerapan Permendagri No.23 Tahun 2007 oleh Inspektorat Kota “X”. Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi jika terdapat kelemahan atas proses penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Inspektorat Kota “X” sudah menjalankan mekanisme pemeriksaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007. Hal-hal yang membuat pemeriksaan biasanya tidak berjalan sesuai rencana adalah karena keterbatasan jumlah personil dan keterbatasan waktu yang tidak seimbang dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan Inspektorat Kota “X”. Peneliti merekomendasikan tim pemeriksa untuk meningkatkan SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, membagi waktu dengan baik dari penjadwalan pemeriksaan dan melakukan survey pendahuluan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A 143/ 11 Ria a
Uncontrolled Keywords: LOCAL GOVERNMENT ; LAW AND LEGISLATION
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SEPTA ADHIS RIANDI, 040710783UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
UNSPECIFIEDHendarjatno, Drs., MSi., Ak.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 30 Jan 2012 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 01:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1351
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item