MASALAH IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOIMER 12 TAHUN 1964

DJUMAIN, 037810564 (1983) MASALAH IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOIMER 12 TAHUN 1964. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
DJUMAIN.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Ternyata tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat setelah berlakunya Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 menjadi kabur dan dualistis. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat disatu pihak mempunyai wewenang memberi ijin pemutusan hubungan kerja dan dilain pihak mempunyai tugas di bidang peradilan. Prosedur ijin pemutusan hubungan kerja sukar dilaksanakan karena memerlukan waktu yang lama dan berlarut-larut sehingga sering terjadi pemutusan hubungan kerja sera sepihak. Pada sidang penyelesaian permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sukar untuk mendatangkan semua wakil dari pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah yang menjadi anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 Per 531/83 Dju m
Uncontrolled Keywords: EMPLOYEES - DISMISSAL OF - LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DJUMAIN, 037810564UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorIndiarsoro, S.H.UNSPECIFIED
ContributorM.L. Souhoka, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 04 Jul 2013 12:00
Last Modified: 03 Aug 2016 03:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13519
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item