PRAKTEK PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1975 DALAM PEMBEBASAN TANAH (STUDI PEMBEBASAN TANAH DI JALAN MAYJEN SOENGKONO SURABAYA)

NYONYA SITI SAODAH, 037910754 (1988) PRAKTEK PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1975 DALAM PEMBEBASAN TANAH (STUDI PEMBEBASAN TANAH DI JALAN MAYJEN SOENGKONO SURABAYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
NYONYA SITI SAODAH.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah diatur dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975• Tugas panitia pembeeasan tanah yang paling rumit dan memakan waktu yang lama adalah mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman. Dalam PMDN Nomor 15 tahun 1975 pada ketentuan umumnya ditegaskan masaiah penetapan ganti rugi didasarkan atas azas musyawarah dan harga umum setempat. Dalam penetapan ganti rugi yang mendapat ganti rugi selain tanah juga bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berada di atas tanah tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 Per 1092 / 88 Sao p
Uncontrolled Keywords: LAND USE - LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NYONYA SITI SAODAH, 037910754UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEmail Ramelan, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 17 Jul 2013 12:00
Last Modified: 09 Aug 2016 07:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13600
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item