Randityo Bima Madhita, 030911138 (2013) PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH DALAM PERUSAHAAN PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-madhitaran-26616-6.abstr-k.pdf Download (105kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Randityo Bima Madhita.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB) | Request a copy

Abstract

Dalam pembangunan nasional suatu negara, posisi pekerja/buruh sangat penting sebagai salah satu faktor untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan hal tersebut maka hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan dari pekerja/buruh yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam undang-undang tersebut pekerja/buruh merupakan kreditor preferen apabila perusahaan tempat bekerja pekerja/buruh jatuh pailit. Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam hal perusahaan pailit maka upah dan hak-hak normatif pekerja/buruh termasuk dalam piutang yang dijamin oleh undang-undang agar didahulukan pembayarannya. Berhubungan dengan ketentuan tersebut apabila pekerja/buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit maka pekerja/buruh dalam ketentuan Pasal 165 memiliki hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dalam kenyataanya hak normatif pekerja/buruh tersebut terkadang tidak dipenuhi oleh perusahaan tempatnya bekerja baik karena perusahaan telah mengalami pailit sehingga tidak mampu untuk membayar ataupun karena perusahaan tidak mau memenuhi hak-hak normatif walaupun telah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam amar putusannya mewajibkan perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif tersebut. Mengenai perselisihan yang timbul dari hal ini pekerja/buruh sebagai kreditor preferen maka menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaannya kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam hal tidak dibayarkannya upah atau hak-hak normatif pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak sehingga pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karena itu maka dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh terkesan adanya dualisme kewenangan mengadili antar Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK - 2 FH 97 / 13 Mad p
Uncontrolled Keywords:	LABOR, PROTECTION - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Randityo Bima Madhita, 030911138 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	20 Aug 2013 12:00
Last Modified:	11 Aug 2016 02:05
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13637
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item