KAJIAN YURIDIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

SENOPATI AL ISLAMI, 030911084 (2013) KAJIAN YURIDIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-islamiseno-30256-9.-abstr-i.pdf

Download (274kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penghapusan sebagai bagian dari ruang lingkup sistem pengelolaan barang milik negara, yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian barang milik negara, menjadi bagian yang sangat penting sebagai tahap akhir dari siklus logistik. Peran penting dimaksud adalah bagaimana penghapusan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara, dimana penghapusan dilakukan terhadap barang yang tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk mewujudkan peran penting tersebut dibutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerapkan good governance dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perspektif Hukum Administrasi sendiri, perwujudan dari penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah penyelenggaraan kepentingan umum, akan sangat terkait dengan konsep good governance. Jadi sangat jelas bahwa aspek penting dari penerapan good governance salah satunya adalah terkait dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan ketentuan mengenai penghapusan harus diikuti dengan suatu mekanisme pengawasan yang menjadi sarana penegakan hukum. Pengawasan berdasarkan paket undang-undang mengenai pengelolaan keuangan negara memiliki dua aspek, yaitu: pengendalian dan pemeriksaan keuangan negara. Pengendalian keuangan negara dilakukan pemerintah sedangkan pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH 99/13 Isl k (FULLTEXT TIDAK TERSEDIA)
Uncontrolled Keywords: CORPORATE GOVERNANCE - LAW AND LEGISLATION
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SENOPATI AL ISLAMI, 030911084UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorIndrawati, SH., LLMUNSPECIFIED
Depositing User: Ika Rudianto
Date Deposited: 23 Aug 2013 12:00
Last Modified: 23 Oct 2016 22:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13641
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item