DELA ROSITA, 030911132 (2013) KLAUSULA KONTRIBUSI PADA KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) ATAS ASET DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-rositadela-27436-8.abstr-k.pdf Download (22kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) DELA ROSITA.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai karakteristik kontrak Bulid Operate Transfer (BOT) atau yang dalam PP No. 6 Tahun 2006 disebut kontrak Bangun Guna Serah yang semakin berkembang dan umum dilakukan oleh pemerintah dengan swasta. Bangun Guna Serah merupakan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Latar belakang munculnya konsep kontrak ini dikarenakan pemerintah ingin membangun infrastruktur demi mewujudkan pembangunan yang berdasarkan kepentingan umum, namun mempunyai kendala yakni tidak adanya dana dalam APBD. Munculnya otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, membuat daerah berlomba-lomba untuk mengelola asetnya agar menjadi penerimaan daerah yang menjadi modal untuk melakukan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendayagunakan aset daerahnya terutama tanah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan cara kerjasama dengan swasta dalam bentuk BOT. Pihak swasta yang mendayagunakan aset daerah dengan cara BOT ini wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan jasa karena telah memberikan hak atas tanahnya untuk dikelola. Sebelum adanya PP No. 6 Tahun 2006, bentuk kontribusi bisa beraneka ragam, salah satunya adalah dengan cara membangun bangunan kesenian yang nantinya dikelola oleh pemerintah. Namun, setelah adanya PP No. 6 Tahun 2006, bentuk kontribusi adalah dengan sejumlah uang yang dibayarkan kepada rekening kas daerah setiap tahunnya.

Actions (login required)

View Item