PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK

SUCI NURHAYATI, 030911059 (2013) PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-nurhayatis-28136-5.abstr-k.pdf

Download (243kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
SUCI NURHAYATI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tanah merupakan benda terbatas yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit yang mana semakin sedikit tersebut tidak berarti jumlah tanah yang ada berkurang, tetapi karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tanah juga semakin tinggi yang mengakibatkan luas tanah yang tersisa tinggal sedikit.Untuk itu perlu adanya alas bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sengketa di masa yang akan datang. Peraturan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam dua pendekatan. Pertama melalui pendekatan sistematik, kedua melalui pendekatan sporadik. Pelayanan pertanahan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagian besar melalui pendekatan sporadik yang berdasarkan permohonan langsung dari masyarakat pemilik tanah, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah yang terbatas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran tanah kebanyakan dilakukan oleh pemilik tanah yang belum bersertipikat, sehingga dibutuhkan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan dalam mendaftarkan tanahnya tersebut mereka membutuhkan bantuan peran serta kepala kelurahan mulai dari pemberkasan sampai dengan mediasi apabila terjadi sanggahan atau keberatan dari pihak lain. Bahwa tata cara pendaftaran tanah secara sporadik mengenai persyaratan, dasar hukum, biaya dan jangka waktu penyelesaiannya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan. Serta Kepala Desa/Lurah mempunyai peran yang sangat penting didalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, mulai dari pemberkasan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penelitian lapang dan siding panitia pemeriksaan tanah bahkan apabila ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain Kepala Desa/Lurah mempunyai andil dalam upaya penyelesaiannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 106/13 Nur p
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE - CERTIFICATE
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SUCI NURHAYATI, 030911059UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 14 Nov 2013 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 04:02
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13651
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item