PENGUATAN KEDUDUKAN, PERAN, DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

IZA SADZILI, 03011139 (2013) PENGUATAN KEDUDUKAN, PERAN, DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-sadziliiza-28161-4.abstr-k.pdf

Download (271kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
IZA SADZILI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (753kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Selain melaksanakan urusan pemerintahan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Namun dalam sejarah perkembangan pemerintahan daerah, kedudukan dan peran Gubernur lebih banyak memiliki kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah daripada sebagai kepala daerah otonom. Pemilihan langsung terhadap Gubernur berpotensi mengakibatkan hubungan antara presiden dengan Gubernur akan terjadi komunikasi yang tidak harmonis, hal ini terjadi apabila Gubernur terpilih berasal dari partai politik non-pemerintah pusat/ oposisi. Selain itu implikasi pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat menguatkan Gubernur sebagai kepala daerah dalam otonomi daerah. Gubernur akan lebih banyak bekerja menjalankan kewenangannya sebagai kepala daerah otonom dari pada menjalankan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan. Pertama, mengenai Kedudukan, Peran, dan Kewenangan Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Kedua, mengenai Upaya Memperkuat Kedudukan dan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 117/13 Sad p
Uncontrolled Keywords: LEGISLATIVE COUNCILS
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
IZA SADZILI, 03011139UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEndang Sayekti, S.H., M. Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 15 Nov 2013 12:00
Last Modified: 12 Aug 2016 09:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13662
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item