PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET

DUHITA SRESTI ABHIRAMA, 031011104 (2014) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-abhiramadu-29955-6.abstr-i.pdf

Download (158kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
AK5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (776kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat, mereka membutuhkan dana besar dan segera. Dengan adanya salah satu fungsi dari bank yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, yang salah satunya dengan melakukan penerbitan kartu kredit dan memberikan kredit tanpa agunan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada masyarakat yang menginginkannya. Bagi mereka yang telah menjadi nasabah debitur maka harus bertanggungjawab melunasi tagihan kartu kredit dan tagihan kreditnya, bila tidak maka bank sebagai kreditur berhak menagih. Dalam proses penagihan, bank menyewa jasa debt collector yang seringkali menimbulkan masalah baru dengan melakukan tindak pidana berupa penghinaan, kekerasan, sampai pada penyekapan. Pelaku yang bertanggungjawab dan dikenakan sanksi pidana dalam KUHP adalah para staf tenaga tagih yang bertindak kasar yang dilakukan atas inisiatif mereka sendiri yang bukan perintah dari Bank ataupun perusahaan penyedia jasa penagih utang. Untuk Bank dan perusahaan penyedia jasa penagih utang hanya dapat dikenakan sanksi administrasi apabila terbukti ada perintah untuk melakukan tindak pidana dalam penagihan jika perintah itu berasal dari kebijakan kedua korporasi tersebut, dikarenakan dalam KUHP belum ada pengaturan mengenai pemidanaan korporasi. Untuk orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama Bank ataupun perusahaan penyedia jasa penagih utang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap individunya saja apabila ada suatu penganjuran dari orang tersebut kepada debt collector atas inisiatifnya sendiri dan bukan kebijakan dari kedua korporasi untuk melakukan tindak pidana dalam penagihan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 24/14 Abh p
Uncontrolled Keywords: CREDIT CARDS-LAW AND LEGISLATION; PROTECTION-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DUHITA SRESTI ABHIRAMA, 031011104UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, Dr., S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email okta@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 20 Feb 2014 12:00
Last Modified: 01 Oct 2016 03:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13687
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item